Ristek dan Dikti Digabung Menjadi Satu Ditjen

Presiden Joko Widodo baru saja menggabungkan bidang riset dan Teknologi atau Ristek dengan bidang Pendidikan Tinggi atau Dikti dalam satu irektorat Jenderal atau Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Hal itu termasuk dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pasal 6 poin e Perpres 62 Tahun 2021 mengatur tentang susunan organisasi Kemendikbudristek salah satunya terdiri dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

Jika dibandingkan dengan aturan sebelumnya, yaitu Perpres 82 Tahun 2019 mengenai Kemendikbud, bidang Pendidikan Tinggi dibuat satu Ditjen sendiri bernama Ditjen Pendidikan Tinggi.

Pasal 20 Perpres 62 Tahun 2021 mengatur bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan tinggi akademik, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi memiliki pelbagai fungsi di antaranya adalah perumusan kebijakan di bidang pendidikan tinggi akademik; perumusan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain itu, ada koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi akademik dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi.

Perpres iu sendiri dibuat usai pengubahan nomenklatur Kementerian serta pengangkatan beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024. Sebelum disandingkan dengan Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdiri sebagai kementerian tersendiri.

Sebelumnya, Dirjen Dikti Nizam mengatakan penggabungan kementerian yang menaungi riset dan pendidikan tinggi sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Bahwa, pendidikan tinggi memiliki tiga peran yang diatur dalam Tri Dharma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, pengabdian kepada masyarakat, serta penelitian dan pengembangan.

“Pendidikan tinggi tidak bisa dipisahkan dari penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, lebih dari 80 persen penelitian kita ada di perguruan tinggi,” ujarnya, pada April.

Anggota Tim Sistem Penjaminan Mutu di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud Johannes Gunawan menilai perlu ada ketepatan dalam pemilihan pejabat saat Dikti dan Ristek kembali digabung.

Berdasarkan pengalaman di masa lalu, katanya, banyak penempatan pejabat yang kurang pas. Misalnya, pejabat Ristek malah mengurusi persoalan pendidikan tinggi.

“Dulu dari Kemenristek ke Dikti, ada orang-orang Kemenristek menangani Dikti, mereka tidak menguasai pendidikan tinggi. Nah itu perlu waktu penyesuaian. Sekarang pun kembali lagi, harus diperhatikan,” jelasnya.

Penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke dalam tubuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dinilai menjadi bukti bahwa Nadiem Makarim semakin dipercaya Presiden Jokowi.

Dengan latar belakang konsultan manajemen dan riset serta pendiri perusahaan teknologi, Nadiem sebagai menteri yang mengusung konsep Merdeka Belajar dianggap mampu membawa perubahan di bidang pendidikan, kebudayaan, dan penelitian.

Pengamat pendidikan Ina Liem mengatakan, tren ekonomi ke depan harus berbasis inovasi sehingga pendidikan juga perlu diarahkan ke sana.

Terlebih lagi, kata dia, sebagian besar riset juga telah dijalankan di perguruan tinggi. “Ini sudah langkah tepat. Peleburan ini juga berarti riset dan inovasi dibiasakan dilakukan sebelum pendidikan tinggi,” ucap Liem dalam keterangannya.  

Dia mengaku, Merdeka Belajar merupakan konsep transformasi yang memberikan cara baru dalam peningkatan kualitas pendidikan mulai usia dini, menengah, hingga pendidikan tinggi.