Puan: Fasilitas Isoman Khusus Anggota DPR Belum Diperlukan

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan fasilitas isolasi mandiri (isoman) khusus anggota dan perangkat di lingkungan parlemen belum diperlukan saat ini.

“Melihat kondisi saat ini, penyediaan fasilitas isolasi terpusat khusus karyawan, perangkat, maupun anggota DPR belum perlu dilakukan,” kata Puan dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (30/7).

Puan pun meminta Sekretariat Jenderal DPR untuk “segera berkoordinasi dengan Satgas Covid-19, fasilitas kesehatan dan fasilitas umum lainnya yang menyediakan isolasi terpusat.”

Menurutnya, langkah itu diperlukan untuk mengantisipasi kebutuhan layanan kesehatan dari pasien Covid-19 dari perangkat DPR.

“Jadi kalau ada pasien Covid-19 dari karyawan, perangkat maupun anggota DPR yang mengalami perburukan kondisi, bisa segera teratasi,” kata Puan.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menjajaki penyediaan fasilitas isolasi mandiri di hotel bintang tiga bagi anggota, staf, dan perangkat ASN di lingkungan parlemen yang terpapar Covid-19.

Ia mengklaim fasilitas itu diberikan lantaran sejumlah anggota dewan risau dan mengeluhkan sesama anggota yang isoman di rumah dinas DPR, Kalibata, Jaksel.

Mayoritas fraksi yang di DPR menolak pemberian fasilitas tersebut. Mereka beralasan pemberian fasilitas tersebut tak etis di tengah masyarakat yang kesulitan mendapat fasilitas kesehatan.

Keberadaan sejumlah anggota dewan yang melakukan isolasi mandiri di kompleks rumah dinas DPR di Kalibata, Jakarta Selatan, dikeluhkan sesama anggota penghuni kompleks yang takut anak-anak mereka tertular saat bermain.

Lantaran itu, pihak Sekretariat Jenderal DPR menyediakan hotel bintang tiga sebagai tempat isolasi bagi para Anggota DPR dan pegawai.

“Kami juga menerima komplain-komplain bahwa anak-anaknya banyak yang enggak bisa bermain karena kiri kanannya positif. Itu lah jadi dasar untuk mencarikan tempat anggota itu (melaksanakan isolasi),” tutur Sekjen DPR RI Indra Iskandar, kepada wartawan, Rabu 28 Juli.

Ia tak merinci jumlah Anggota DPR yang pernah isoman di rumdin. Indra hanya menyebut secara total ada 523 orang yang positif Covid-19 di lingkungan parlemen. Sebanyak 30 orang di antaranya adalah anggota dewan.

“Yang masih positif itu tinggal 83. 523 itu dari anggota itu ada 30, selebihnya ASN, cleaning service, pamdal,” imbuh dia, dalam keterangan sehari sebelumnya.

“Beberapa minggu lalu yang positif tinggal di rumah kompleks Kalibata itu juga dikomplain oleh anggota lain karena berisiko menularkan bagi lingkungan,” tambah dia.

Menurutnya, saat ini ada ketakutan berlebih publik terhadap penyebaran Covid-19. Sebagai antisipasi, pihaknya menyiapkan fasilitas hotel tersebut.

“Harus dipahami sekarang paranoid dari publik, psikologi publik semua serba takut. Walaupun di udara terbuka, tapi rumah-rumah DPR itu nempel-nempel kan?” ujarnya.

“Tentu berisiko lah penyebaran lewat udara segala macam. Karena teori medik menyebutkan bisa lewat mana-mana penyebaran sekarang ini, airborne dan sebagainya,” lanjut dia.

Selain alasan komplain tetangga, Indra mengatakan ada pertimbangan tempat isolasi yang layak bagi pegawai di lingkungan DPR lainnya.

“Dari hasil survei dan pengamatan kita terhadap karyawan-karyawan yang kena itu rata-rata di kos-kosan atau kontrakannya daerah padat, sehingga kami harus punya perhatian terhadap karyawan tersebut untuk memperhatikan dari aspek monitoring, dengan swab, vitamin, monitor secara periodik,” kata dia.

Indra mengatakan pemberian fasilitas untuk isolasi mandiri ini sebetulnya juga diterapkan di sejumlah kementerian/lembaga lainnya. Sementara, pihaknya baru memasuki tahap penjajakan.

“Ada surat dari Dirjen Perbendaharaan nomor 308/2020 yang mengatur tentang itu. Jadi kami melakukan penjajakan,” tuturnya.

Dalam Surat Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor 308/2020, tercantum mengenai biaya karantina atau isolasi bagi instansi pemerintahan. Aturan tersebut menyatakan:

“Dalam hal rumah pegawai yang bersangkutan tidak memadai untuk pelaksanaan karantina/isolasi mandiri, K/L atau Satker dapat menyediakan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan karantina/isolasi mandiri tersebut dengan biaya yang dapat dibebankan pada APBN,”